Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan Edisi 2

Edisi

Cet.2.Ed.2

ISBN/ISSN

9789790073494

Deskripsi Fisik

xiv,388hlm;23cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364.1LAMd

HUKUM PIDANA

Edisi

Ed. Revisi. Cet. 2

ISBN/ISSN

978-979-769-295-7

Deskripsi Fisik

xvi,264 hlm; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 PRA h

MEMBUMIKAN HUKUM PIDANA ISLAM : Penegakan syariat dalam wacana dan agenda

Edisi

Ed.ind

ISBN/ISSN

979-561-857-1

Deskripsi Fisik

x : 194 Hlm; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

2x4.5 San m

HUDUD dan KEWARISAN

Edisi

Ed.1, Cet.1

ISBN/ISSN

979-421-582-1

Deskripsi Fisik

xii, 218 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

2X4.42 Rah h

Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam

Buku ini menjelaskan tentang gratifika serta keterkaitannya dengan kriminalitas seksual, serta menjelaskan juga tentang zina, aborsi, pergaulan ramaja, masalah virginitas,dan kekerasan

Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidika…

Buku ini membahas makna, sumber, sifat, dan tujuan hukum,memahami dan mengerti berbagai proses peradian perkara pidana

KARAKTERISTIK WANPRESTASI & TINDAK PIDANA PENIPUAN: Yang Lahir dari Hubungan …

Buku ini membahas latar belakang norma hukum kontrak dan konsep wanprestasi

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA KORPORASI

Buku ini membahas tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan bagi korporasi

Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, B…

Buku ini membahas tentang proses penanganan tindak pidana yang berada di wilayah kehakiman. Adapun materi yang dibahas meliputi kegiatan, pradilan, peradilan koneksitas, gantikerugian dan gugatannya, rehabilitasi, panggilan oleh pengadilan, pemeriksaan, pembuktian, putusan pengadilan, acara pemeriksaan singkat, cepat di tingkat banding dan kasasi, serta bagian terakhir dibahas upaya hukum luar …

Delik-Delik Khusus: Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai …

Buku ini membahas tentang pengertian tindak pidanan jabatan, kejahatan-kejahatan jabatan, dan kejahatan-kejahatan jabatan menurut KUHP yang membuat pelakunya dapat dipidana karena bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, serta beberapa ketentuan pidana dalam KUHP yang diatur secara lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.